Posts from the ‘Hukum’ Category

Jenis dan Bentuk Korupsi

NGGAK TAHU KENAPA SAYA PENGEN NULIS INI. 

Jenis korupsi pada umunya :

  1. Memberi atau menerima hadiah/janji
  2. Penggelapan dalam jabatan
  3. Pemerasan dalam jabatan
  4. Ikut serta dalam pengadaan

Di sisi lain, menurut Choerudin korupsi ada 7 jenis :

  1. Korupsi Transaktif : kesepakatan timbal balik (dua pihak)
  2. Korupsi Ekstorsif : pemaksaan
  3. Korupsi insentif : penawaran (satu pihak)
  4. Korupsi Nepotistik : penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan
  5. Korupsi Otogenik : mendapatkan​ keuntungan karena mengetahui rahasia kantor (misal)
  6. Korupsi Suportif : Dukungan (perlindungan)
  7. Korupsi Defensive : korban korupsi ekstorsif

Bentuk – bentuk Korupsi :

  1. Bribery (suap), contoh : koruptor menyuap Hakim, pengendara ditilang polisi, mahasiswa menyuap dosen agar lulus. Ciri-cirinya adalah transaktif, berlangsung secara rahasia dan tanpa ada tanda terima.
  2. Penggelapan/penggelembungan
  3. Pemerasan : extortion
  4. Hadiah (gratifikasi) : berpengaruh pada perubahan kebijakan atau keputusan atau tanggung jawab penerima 
  5. Nepotisme (KKN) : berdasarkan hubungan kekerabatan

Hasil kuliah fiqh korupsi, 4 April 2018.

Advertisements

John Rawls; A Theory of Justice (Teori Keadilan)

Resensi buku teori keadilan karya john rawlsJohn Rawls adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menekan pada pemikiran filsafat politik, karyanya terkenal pada abad ke-20. Rawls juga sering mengkritik persoalan pada bidang sosial dan ekonomi berdasarkan isi pokok pada karyanya yang berjudul “A Theory Of Justice“. Menurutnya, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari keadaan atau posisi mereka. Maka dari itu, keadilan dapat tercapai apabila struktur konstitusi politik, ekonomi dan hak milik haruslah mempunyai pengakuan yang sama bagi semua orang dan tidak perlu adanya kesenjangan, apalagi hanya karena perbedaan gaya hidup.

Akan tetapi, sejujurnya ketika saya membaca salah satu karya dari Rawls ini sulit untuk dipahami, bahasanya tidak sederhana. Entah itu karena faktor dari terjemahan atau memang pemikiran dari Rawls sendiri dan saya harus membaca berulang-ulang kali untuk memahami isi tulisan Rawls dalam buku “A Theory Of Justice” tersebut. Padahal ketika saya membaca buku terjemahan lainnya seperti; “How the World Works” karya dari Noam Chomsky, bahasanya menggunakan kualitas EYD yang runtut, sederhana dan mudah untuk dipahami. 

Tapi disini saya ingin menuliskan beberapa point-point yang bisa saya tangkap dari pemikiran Rawls;

  1. Kebebasan dalam berpendapat terkait kesetaraan dalam hal berdemokrasi dan keadilan politik.
  2. Kebebasan dalam berkeyakinan; dalam hal ini menjunjung tinggi nilai toleransi.
  3. Kesetaraan dalam hal keadaan kesejahteraan sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat, itu adalah hak bagi semua orang.
  4. Penderitaan akan muncul ketika terjadi ketidaksetaraan dalam bidang politik, kewarganegaraan dan juga jika terjadi diskriminasi kultural dan etnis.
  5. Kepribadian moral dicirikan oleh dua kemampuan ; satu, untuk mengkonsepsi kebaikan, dan kedua adalah untuk rasa keadilan.
  6. Utilitarianisme hedonistik adalah contoh klasik pemaksimalan tujuan hidup untuk kesenangan dan menggambarkan kesederhanaan yang memaksa.

Pemikiran Rawls dalam buku ini mempunyai nilai filsafat politik dan moral yang kuat. Konsepnya terkenal dengan sebutan justice as fairness; keadilan sebagai sebuah kejujuran. Dimana masyarakat pada dasarnya menginginkan bersatu, tetapi disisi lain masing-masing dari mereka merasa memiliki posisi atau keadaan dan hak-hak yang berbeda. 

Beda, bosan.

Hari ini aku pindah PPL ke Pengadilan Agama Demak, dan kesanku ketika sampai disana iyaaa biasa saja. Aku justru mengapresiasi perawatan taman disekitar pengadilan yang asri layaknya perkebunan mini. Suasananya memang berbeda dengan PN, aku masuk PA kepalaku langsung ruwet. Bakal banyak konflik rumah tangga merajalela. 

Hmm saat masuk aku juga menemukan hal yang imut disana, ada tempat permainan anak-anak kecil, kayak telusuran gitu, warna-warni. Sambil jalan aku mikir, fungsinya buat apa iya itu ada di pengadilan agama, iya paling buat begituan, anggap saja itu untuk “respect for children”, seperti itu. Mungkin. 

Hari pertama di PA tadi jadwalnya cuma mantengin sidang doang, begitu terus sampe kehabisan cairan. Membosankan sekali Ya Allah, ngliatin sidang pertama orang bertengkar mau cerai membuat kepalaku tambah pusing, sidang kedua kepalaku mulai ruwet, sidang ketiga dan seterusnya aku mulai kekurangan cairan=ngantuk. Ngliatin sidang membuatku berdo’a semoga suatu hari nanti ketika aku sudah berkeluarga kalem damai harmonis. Amin.

Pas absen di bagian informasi, “Besok maksimal ke PA jam 08.15, kami hanya beri toleransi 15 menit saja, yang lain tolong dikasih tahu..”

Masuk konflik keluar konflik. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Demak

PPL pengadilan negeri Demak

Demak, 29 Januari 2018 – Adalah hari pertama saya dan 19 orang teman lainnya menjalankan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Demak. Waktu itu sebelum melakukan kegiatan di Pengadilan, kami mengikuti apel pagi terlebih dahulu bersama para pejabat pengadilan sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu kami memasuki ruang sidang untuk mengikuti acara penerimaan peserta PPL dan mengikuti arahan terutama pengenalan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak, beliau adalah Bp. Agam Syarief Baharudin, SH., MH. 

Setelah penerimaan peserta PPL yang didampingi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan), mahasiswa diberi penjelasan mengenai tata tertib di pengadilan dan penjelasan umum lainnya yang berkaitan dengan pengadilan. Setelah itu kami di bagi kelompok dan ditempatkan pada masing-masing ruangan. Diantaranya ada di bagian kepaniteraan hukum, kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, umum, UP (Urusan Kepegawaian) yang sekarang​ berubah menjadi sub bagian kepegawaian, dan ruang IT.

Pada hari pertama saya kebagian di ruang kepaniteraan perdata bersama 2 orang teman saya. Selama 2 hari saya belajar dan praktik di ruang tersebut. Belajar membuat relaas dan akta permohonan upaya banding dalam kasus perdata. Tapi kebanyakan kami lebih sering bertanya-tanya tentang tugas kepaniteraan perdata dan melihat-lihat berkas atau dokumen. Di situ juga kita belajar tentang tugas-tugas apa saja yang dikerjakan oleh juru sita. Dan kemarin saya rolling, pindah ke ruang kepaniteraan hukum, lalu saya dan 2 orang teman saya ditugaskan di ruang arsip perdata. 

Hal yang menarik bagi saya saat berada di pengadilan adalah nonton sidang. Sepertinya itu sudah menjadi hobi yang memang harus dilakukan untuk memahami bagaimana jalannya hukum acara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Demak ini. Saya seringkali memerhatikan dan mencatat hal-hal yang dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Panitera, Saksi, Kuasa Hukum Penggugat atau Tergugat saat jalannya persidangan. Memerhatikan apa saja yang perlu dibicarakan oleh seorang Hakim dkk dan urutan-urutannya saat jalannya persidangan. Jujur saja, saya lebih tertarik sidang kasus pidana daripada perdata. Menurut saya kasus perdata itu “more complicated“, ruwet dan membosankan, hahaha. Lebih menarik lagi ketika nonton sidang kasus pembunuhan, itu sangat menggugah sekali, semua peserta PPL langsung memerhatikan sidang dengan seksama.

Tapi bagaimana pun juga tata tertib di ruang sidang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan diruang sidang adalah makan dan minum, tidak boleh bersuara, handphone di silent atau kalau bisa dimatikan, peserta PPL juga harus izin dulu dengan Hakim jika ingin mengambil foto, jangan asal jeprat-jepret (terutama seorang wartawan yang ingin masuk ke pengadilan). Dudukpun diatur tidak boleh “nyingkrang” karena akan terlihat tidak sopan dihadapan seorang Hakim. Yabegitulah.

Dan hal menarik lainnya ialah ketika mendengar pernyataan dari Pak Agam (WKPN PN Demak) mengenai saksi. Bahwa saksi bisa diperiksa secara serentak, karena dalam KUHP yang pada intinya hanya menyatakan “saksi dipanggil satu-persatu” bukan “diperiksa satu-persatu“, tujuannya tentu untuk mempercepat waktu sidang. Dan kemarin ketika Pak Agam menyampaikan materi tentang hukum acara pidana, di pertengahan materi beliau bercerita bahwa dulu pernah melakukan kesalahan, menjatuhkan hukuman pidana terhadap orang yang tidak bersalah. Beliau tiba-tiba meneteskan air matanya. Teringat.

BUKAN HANYA RAKYAT KECIL, PEJABATPUN BISA JADI KORBAN

Ada rasa sensitif memang ketika kita berbicara mengenai rakyat kecil dan hukum, kenapa masalah-masalah yang sepele harus diurus. Bagi mereka para penegak hukum mungkin berpikiran, apa yang salah? Itu sudah menjadi tugas kami. Bayangkan saja jika kalian berada di posisi seorang hakim, apa harus mereka membuat keputusan sendiri seperti perspektif masyarakat dan mengedepankan opini-opini mereka mengenai penegakan keadilan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil yang dianggap kurang relevan? Tentu saja itu tidak mungkin. Seperti yang kita ketahui, hukum itu sangat rasional dan hanya akan mengikuti aturan formal, tidak akan bersifat humanis apalagi urusan hati nurani. Apapun alasannya, sekecil apapun bentuk dan tindakannya, jika itu sudah menyentuh Undang-Undang sudah tidak ada lagi harapan.

Hukum juga seperti sudah menjadi korban labeling dari masyarakat dengan julukan “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Oleh karena itu, hukum selalu terkesan negatif di mata kita. Coba kita flashback sebentar dari kasus yang sudah-sudah, seperti kasus nenek Minah yang pernah sangat viral di media, beliau di vonis 1,5 tahun hanya karena mencuri tiga buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp. 10.000. lebih lucunya lagi kasus tentang pencurian sandal jepit yang di lakukan oleh pelajar umur 15 tahun, di Palu, Sulawesi Tengah. Bayangkan, hanya karena sandal jepit, dia di vonis bersalah dan sempat terancam kurungan maksimal lima tahun penjara. Tapi akhirnya dia di bebaskan dari hukuman dan di kembalikan kepada orang tuanya.

Entah apa yang sebenarnya di pikirkan oleh sang pelapor, sehingga masalah sepele itupun harus diurus. Apa mereka terpaksa mengada-ada kasus agar para penegak hukum dapat bekerja, karena jika tidak ada kasus, apa yang mesti mereka kerjakan, ini pun juga hanya perspektif mengada-ada dari saya. Sebenarnya jika saja sang pelapor tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil itu dan menggunakan sistem kekeluargaan atau cara damai semua masalah sepele itupun akan cepat selesai, tidak ada complain apalagi protes. Kecuali jika pelaku melakukan tindakan pidana tersebut secara terus-menerus dan mulai meresahkan masyarakat lebih baik itu dilaporkan.

Di sisi lain, rakyat kecil yang melakukan perbuatan itu bisa jadi karena faktor keterpaksaan untuk mencari nafkah atau menyambung hidup serta ketidaktahuan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana. Hal itu sungguh memilukan, maka dari itu perlulah diadakannya pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus kecil seperti itu. Dan untuk masalah pencurian sandal jepit, di sisi lain jika masyarakat terus memberikan protes di khawatirkan masyarakat secara tidak sadar mendukung pencurian yang dilakukan rakyat kecil tersebut untuk selalu dibebaskan yang mana dapat membangun generasi anak bangsa melakukan perbuatan mencuri dan itu tidak baik dalam budaya dan penegakan hukum di Indonesia.

Maka dari itu, perlulah reformasi hukum seperti penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, perumusan kembali hukum yang berkeadilan, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan penerapan konsep Good Governance. (Baca : Contoh Kasus Hukum di Indonesia Beserta Analisisnya)

Tetapi menurut saya strategi simpel yang sangat mudah dilakukan untuk penegakan keadilan hukum dalam perspektif sosiologi itupun sepele juga sebenarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan diatas, apa susahnya jika pelapor tersebut atau pihak yang mempunyai hak milik perkebunan kakao dan sandal jepit tersebut untuk mengadakan sistem perdamaian atau kekeluargaan, yakni dengan penyelesaian masalah tindakan pidana kecil seperti itu untuk tidak perlu di ekspos hingga tuntutan pengadilan terutama sampai menyebar pada media massa, sesimpel dan semudah itu saja, masalah sepele itu akan selesai. Tapi itupun membutuhkan kesadaran akan humanisme pada diri masing-masing. Dan jika memang rakyat kecil seperti itu tidak tahu-menahu soal hukum, apalagi jika tidak tahu bentuk tindakan pidana itu seperti apa, maka strategi yang tepat ialah mengadakan pendidikan publik kepada masyarakat tentang hukum untuk meminimalisir tindakan pidana kecil.

Sebenarnya bukan hanya masalah rakyat kecil saja yang biasa menjadi korban. Jika kita telaah, pejabatpun juga bisa menjadi korban dari hukum yang direkayasa, apalagi jika motif utama karena persaingan yang entah apa tujuannya. Dari kasus Antasari Azhar misalnya, yang di duga terlibat atas kasus terbunuhnya almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Saya memang tidak mengetahui secara spesifik perihal alur kasus ini, dan saya juga tidak ingin menyudut kepada siapa atau siapa, tetapi ketika saya membaca sebuah buku dari Tofik Pram yang berjudul “Antasari Azhar, Saya di Korbankan” itupun sempat membuat saya tercengang tentang dunia hukum, selucu itukah hukum di buatnya, hukum yang seharusnya rasional tetapi di buat seperti panggung teater.

Kasus di rekayasa, tersusun dan terencana sangat rapi, dan banyak kepalsuan dalam proses upaya penegakan hukum hanya karena untuk kepentingan penguasa tertentu, hukum seakan-akan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi dan membunuh karakter orang lain. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk berpihak pada ini atau itu, saya hanya tercengang perihal kasus yang ternyata bisa direkayasa dan terencana dan serapi seperti itu, tetapi serapi-rapinya dan sepintar-pintarnya rekayasa tersebut pasti kejanggalannya akan tetap terlihat. Membaca kasus Antasari ini sungguh membuat saya seperti membaca komik Conan. Wkwk.

NB : Well, yang lebih tahu tentang hukum mungkin tulisan ini bisa dikoreksi.

Opini Kasus Penanaman Ganja Oleh Fidelis dan Keterkaitan dengan Teori Sosiologi Hukum Klasik Oleh Max Weber

Pada pertengahan bulan Februari kemarin, terdapat kasus oleh Pegawai Negeri Sipil dari Sanggau, Kalimantan Barat, yakni Fidelis Arie Sudewarto yang ditangkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) karena terbukti menanam 39 batang ganja di halaman rumahnya. 

Baca juga : Pro Kontra Legalisasi Ganja Terkait Kasus Fidelis Arie Sudewarto

Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari media Metro tv, Fidelis terpaksa menanam ganja dirumahnya dengan alasan untuk pengobatan istrinya yang mengidap penyakit Syringomyelia (kista sumsum tulang belakang). Fidelis mengatakan jika istrinya memang mengalami perkembangan positif selama mengkonsumsi ganja tersebut. Tetapi setelah 32 hari Fidelis ditahan, istrinyapun meninggal karena tidak mendapatkan perawatan secara khusus dari Fidelis. Dari pihak keluarga Fidelispun tidak mengerti bagaimana cara merawat istrinya itu karena Fidelis merawat istrinya dengan cara-cara dan ruangan yang khusus. Untuk mengatur suhu kamarnyapun dengan pengaturan yang khusus dan tidak boleh salah. Dan Fidelis juga meracik sendiri ganja yang digunakan obat tersebut secara khusus.

Dari kasus inipun timbullah berbagai pro kontra legalisasi ganja untuk medis. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris ganja dilegalkan untuk kepentingan medis, tapi itupun tetap dengan penjagaan atau pengawasan yang ketat. Di Indonesia sendiri, dari Menteri Kesehatan enggan untuk melakukan penelitian terhadap ganja karena itu pasti akan menghabiskan banyak biaya. Dan jika kita menengok kembali UU Narkotika itupun akan menjadi sulit jika ganja bisa dilegalkan, sebaiknya untuk hal-hal lain saja.

Satu hal lagi yang membuat saya penasaran adalah dengan adanya komunitas LGN (Lingkar Ganja Nusantara). Mereka punya data-data lengkap tentang ganja dan mengapa negara-negara tersebut punya hak untuk meneliti ganja. Mereka juga melakukan pergerakan atau kegiatan positif yang berkaitan dengan ganja. Mereka juga berharap dan mendukung jika ganja bisa dilegalkan untuk hal medis. Tapi walaupun begitu, saya juga belum begitu mengetahui secara spesifik tentang komunitas LGN ini.

Lalu apa hubungannya kasus ini dengan teori sosiologi hukum klasik dari Max Weber? Baik, disini saya akan mengkaitkan kasus ini dengan pernyataan Max Weber yang mengatakan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan keadilan. Yang pertama, dengan berpegang teguh pada aturan hukum, dengan dasar yang benar adalah menyesuaikan diri dengan logika sistem hukum yang bersangkutan. Yang kedua, dengan cara memperhatikan keadaan maksud para pihak dan syarat hukum lainnya. Maka, seorang hakim dapat mengambil keputusan atas dasar aturan-aturan hukum belaka atau setelah dia mendapatkan keyakinan dalam dirinya tentang apa yang sebaiknya diputuskan.

Jadi menurut saya, begitulah hukum Indonesia. Hukum Indonesia akan selalu melihat ke depan dan tidak akan pernah menoleh kebelakang, maksud saya disini adalah hukum di Indonesia itu akan selalu berpegang pada aturan hukum dan rasionalitas Undang-Undang, ini seperti salah satu pernyataan dari Max Weber untuk mendapatkan keadilan yang saya sebutkan diatas. Dan menurut saya, hukum Indonesia itu juga terlihat kaku dan tidak akan pernah bersifat humanis walau sudah ada bukti-bukti dan alasan yang tergolong positif, apapun itu. 

Ganja akan selalu ditolak dengan alasan tetap mengikuti aturan hukum yang ada. Walau bagaimanapun juga Undang-Undang adalah rajanya, Fidelis bisa saja punya alasan menggunakan ganja untuk medis, tapi tetap saja, pada intinya dia menggunakan ganja tersebut dan itu tetap melanggar Undang-Undang. Contoh lain saja kasus pencuria tiga buah kakao. Apakah mereka diberi keringanan hanya untuk hal-hal sepele seperti itu? Tentu saja tidak, mereka tetap disidang. Seorang hakim pasti tetap teguh pada aturan dan rasionalitas Undang-Undang bukan? Tidak ada kata-kata humanis untuk menjalankan hukum. Tidak ada.

Ini cuma opini saya iya readers, jika punya tanggapan silahkan bagikan di komentar.

Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan dan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Heyya Fellas!! Ini adalah bahan materi presentasi gue nanti sore, makul Sistem Peradilan di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama.. renungkan.. rasakan.. resapi.. hmm.. (well, gue tahu ini absurd)

Yap, Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU).

Lalu apa sih itu maksudnya kepailitan? Kepailitan adalah keadaan atau kondisi debitur/seseorang/badan hukum yang tidak mampu lagi membayar utangnya, yang seharusnya bisa ditagih pada waktu tertentu oleh kreditur. Bisa dikatakan perusahaan yang bangkrut.

Terus, Apa itu debitur? Apa itu kreditur?

Oke, debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain (kreditur), menerima sesuatu dari kreditur  yang dijanjikan debitur untuk dibayar pada masa yang telah ditentukan. Pinjaman juga perlu jaminan dari pihak debitur. Intinya yaa, debitur itu yang ngutang, udah gitu aja.

Sedangkan kreditur itu adalah pihak (bisa perorangan, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas kontrak perjanjian. Intinya, kreditur itu yang ngasih utang (Sang Pemberi Pinjaman).

Oiya, pada awalnya Pengadilan Niaga ini emang hanya mengadili perkara kepailitan. Tapi, pada tahun 2001 Pengadilan Niaga ini lebih diperluas lagi, yakni berwenang untuk menangani sengketa-sengketa komersial seperti sengketa di bidang HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), seperti Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dll.

Nah, Pengadilan Niaga di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, di Indonesia ada 5 Pengadilan Niaga, yang lainnya ada di Surabaya, Medan, Makassar dan Semarang yang meliputi Provinsi wilayah Jateng dan DIY.

Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Dan untuk proses persidangan Pengadilan Niaga ini juga dilakukan secara singkat dan tetap melalui proses jawab menjawab dalam bentuk replik dan duplik seperti pemeriksaan perkara dalam perdata. Pengadilan Niaga juga harus segera mengabulkan permohonan pailit apabila syarat terpenuhi. Syarat-syaratnya apa aja itu?

Saya akan jelaskan menurut Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004, syarat-syaratnya sebagai berikut.

  1. Debitur punya 2/lebih kreditor dan tidak membayar lunas, padahal sudah jatuh tempo (intinya gitu) dan itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit bisa dari pihak kreditur atau debitur itu sendiri.
  2. Selain itu, permohonan pernyataan pailit itu juga bisa diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
  3. Lalu, jika debiturnya itu bentuknya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  4. Dan jika debiturnya itu bentuknya seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau BUMN, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Jadi guys.. PESAN MORAL gue dari materi ini adalah JANGAN SUKA NGUTANG! hahahahahaa. Iya masa nanti pas presentasi gue bilang gitu, anak hukum tapi kok absurd banget kwkwk.

Well, sekian dulu dari saya untuk postingan kali ini, semoga hari-hari anda semua lancar dan menyenangkan, amin.. Wassalam. *wushhhhhh..*

travelingpersecond

Learning Cultures by Traveling

Faiz' Journey

Mushonnifun Faiz Sugihartanto's Journey

Antasari Malau

Your superpower is within you!

MUHAMMAD ULIL ALBAB

BUKAN PENULIS, HANYA MENULIS.

Andrihertz

Real Life

Consider Faith: A Blog on Christian Social Justice

A blog on Social Justice from the Christian Perspective

MataKita

Memandang realita tanpa mengubah fakta

annahabibunnisa

@little_fairy

Juman Bin Wastono

Catatan harian seorang ayah

D Sukmana Adi

Ordinary people who want to share experiences

AEP

mengambil pelajaran di setiap persinggahan

Empowered

Everyday

Caramel Macchiato

About Coffee, Sugar, and Chocolate in A Cup of My Life ☕

miranda suruan

there's no fears