Ada rasa sensitif memang ketika kita berbicara mengenai rakyat kecil dan hukum, kenapa masalah-masalah yang sepele harus diurus. Bagi mereka para penegak hukum mungkin berpikiran, apa yang salah? Itu sudah menjadi tugas kami. Bayangkan saja jika kalian berada di posisi seorang hakim, apa harus mereka membuat keputusan sendiri seperti perspektif masyarakat dan mengedepankan opini-opini mereka mengenai penegakan keadilan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil yang dianggap kurang relevan? Tentu saja itu tidak mungkin. Seperti yang kita ketahui, hukum itu sangat rasional dan hanya akan mengikuti aturan formal, tidak akan bersifat humanis apalagi urusan hati nurani. Apapun alasannya, sekecil apapun bentuk dan tindakannya, jika itu sudah menyentuh Undang-Undang sudah tidak ada lagi harapan.

Hukum juga seperti sudah menjadi korban labeling dari masyarakat dengan julukan “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Oleh karena itu, hukum selalu terkesan negatif di mata kita. Coba kita flashback sebentar dari kasus yang sudah-sudah, seperti kasus nenek Minah yang pernah sangat viral di media, beliau di vonis 1,5 tahun hanya karena mencuri tiga buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp. 10.000. lebih lucunya lagi kasus tentang pencurian sandal jepit yang di lakukan oleh pelajar umur 15 tahun, di Palu, Sulawesi Tengah. Bayangkan, hanya karena sandal jepit, dia di vonis bersalah dan sempat terancam kurungan maksimal lima tahun penjara. Tapi akhirnya dia di bebaskan dari hukuman dan di kembalikan kepada orang tuanya.

Entah apa yang sebenarnya di pikirkan oleh sang pelapor, sehingga masalah sepele itupun harus diurus. Apa mereka terpaksa mengada-ada kasus agar para penegak hukum dapat bekerja, karena jika tidak ada kasus, apa yang mesti mereka kerjakan, ini pun juga hanya perspektif mengada-ada dari saya. Sebenarnya jika saja sang pelapor tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil itu dan menggunakan sistem kekeluargaan atau cara damai semua masalah sepele itupun akan cepat selesai, tidak ada complain apalagi protes. Kecuali jika pelaku melakukan tindakan pidana tersebut secara terus-menerus dan mulai meresahkan masyarakat lebih baik itu dilaporkan.

Di sisi lain, rakyat kecil yang melakukan perbuatan itu bisa jadi karena faktor keterpaksaan untuk mencari nafkah atau menyambung hidup serta ketidaktahuan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana. Hal itu sungguh memilukan, maka dari itu perlulah diadakannya pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus kecil seperti itu. Dan untuk masalah pencurian sandal jepit, di sisi lain jika masyarakat terus memberikan protes di khawatirkan masyarakat secara tidak sadar mendukung pencurian yang dilakukan rakyat kecil tersebut untuk selalu dibebaskan yang mana dapat membangun generasi anak bangsa melakukan perbuatan mencuri dan itu tidak baik dalam budaya dan penegakan hukum di Indonesia.

Maka dari itu, perlulah reformasi hukum seperti penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, perumusan kembali hukum yang berkeadilan, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan penerapan konsep Good Governance. (Baca : Contoh Kasus Hukum di Indonesia Beserta Analisisnya)

Tetapi menurut saya strategi simpel yang sangat mudah dilakukan untuk penegakan keadilan hukum dalam perspektif sosiologi itupun sepele juga sebenarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan diatas, apa susahnya jika pelapor tersebut atau pihak yang mempunyai hak milik perkebunan kakao dan sandal jepit tersebut untuk mengadakan sistem perdamaian atau kekeluargaan, yakni dengan penyelesaian masalah tindakan pidana kecil seperti itu untuk tidak perlu di ekspos hingga tuntutan pengadilan terutama sampai menyebar pada media massa, sesimpel dan semudah itu saja, masalah sepele itu akan selesai. Tapi itupun membutuhkan kesadaran akan humanisme pada diri masing-masing. Dan jika memang rakyat kecil seperti itu tidak tahu-menahu soal hukum, apalagi jika tidak tahu bentuk tindakan pidana itu seperti apa, maka strategi yang tepat ialah mengadakan pendidikan publik kepada masyarakat tentang hukum untuk meminimalisir tindakan pidana kecil.

Sebenarnya bukan hanya masalah rakyat kecil saja yang biasa menjadi korban. Jika kita telaah, pejabatpun juga bisa menjadi korban dari hukum yang direkayasa, apalagi jika motif utama karena persaingan yang entah apa tujuannya. Dari kasus Antasari Azhar misalnya, yang di duga terlibat atas kasus terbunuhnya almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Saya memang tidak mengetahui secara spesifik perihal alur kasus ini, dan saya juga tidak ingin menyudut kepada siapa atau siapa, tetapi ketika saya membaca sebuah buku dari Tofik Pram yang berjudul “Antasari Azhar, Saya di Korbankan” itupun sempat membuat saya tercengang tentang dunia hukum, selucu itukah hukum di buatnya, hukum yang seharusnya rasional tetapi di buat seperti panggung teater.

Kasus di rekayasa, tersusun dan terencana sangat rapi, dan banyak kepalsuan dalam proses upaya penegakan hukum hanya karena untuk kepentingan penguasa tertentu, hukum seakan-akan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi dan membunuh karakter orang lain. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk berpihak pada ini atau itu, saya hanya tercengang perihal kasus yang ternyata bisa direkayasa dan terencana dan serapi seperti itu, tetapi serapi-rapinya dan sepintar-pintarnya rekayasa tersebut pasti kejanggalannya akan tetap terlihat. Membaca kasus Antasari ini sungguh membuat saya seperti membaca komik Conan. Wkwk.

NB : Well, yang lebih tahu tentang hukum mungkin tulisan ini bisa dikoreksi.