Heyya Fellas!! Ini adalah bahan materi presentasi gue nanti sore, makul Sistem Peradilan di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama.. renungkan.. rasakan.. resapi.. hmm.. (well, gue tahu ini absurd)

Yap, Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU).

Lalu apa sih itu maksudnya kepailitan? Kepailitan adalah keadaan atau kondisi debitur/seseorang/badan hukum yang tidak mampu lagi membayar utangnya, yang seharusnya bisa ditagih pada waktu tertentu oleh kreditur. Bisa dikatakan perusahaan yang bangkrut.

Terus, Apa itu debitur? Apa itu kreditur?

Oke, debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain (kreditur), menerima sesuatu dari kreditur  yang dijanjikan debitur untuk dibayar pada masa yang telah ditentukan. Pinjaman juga perlu jaminan dari pihak debitur. Intinya yaa, debitur itu yang ngutang, udah gitu aja.

Sedangkan kreditur itu adalah pihak (bisa perorangan, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas kontrak perjanjian. Intinya, kreditur itu yang ngasih utang (Sang Pemberi Pinjaman).

Oiya, pada awalnya Pengadilan Niaga ini emang hanya mengadili perkara kepailitan. Tapi, pada tahun 2001 Pengadilan Niaga ini lebih diperluas lagi, yakni berwenang untuk menangani sengketa-sengketa komersial seperti sengketa di bidang HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), seperti Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dll.

Nah, Pengadilan Niaga di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, di Indonesia ada 5 Pengadilan Niaga, yang lainnya ada di Surabaya, Medan, Makassar dan Semarang yang meliputi Provinsi wilayah Jateng dan DIY.

Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Dan untuk proses persidangan Pengadilan Niaga ini juga dilakukan secara singkat dan tetap melalui proses jawab menjawab dalam bentuk replik dan duplik seperti pemeriksaan perkara dalam perdata. Pengadilan Niaga juga harus segera mengabulkan permohonan pailit apabila syarat terpenuhi. Syarat-syaratnya apa aja itu?

Saya akan jelaskan menurut Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004, syarat-syaratnya sebagai berikut.

  1. Debitur punya 2/lebih kreditor dan tidak membayar lunas, padahal sudah jatuh tempo (intinya gitu) dan itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit bisa dari pihak kreditur atau debitur itu sendiri.
  2. Selain itu, permohonan pernyataan pailit itu juga bisa diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
  3. Lalu, jika debiturnya itu bentuknya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  4. Dan jika debiturnya itu bentuknya seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau BUMN, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Jadi guys.. PESAN MORAL gue dari materi ini adalah JANGAN SUKA NGUTANG! hahahahahaa. Iya masa nanti pas presentasi gue bilang gitu, anak hukum tapi kok absurd banget kwkwk.

Well, sekian dulu dari saya untuk postingan kali ini, semoga hari-hari anda semua lancar dan menyenangkan, amin.. Wassalam. *wushhhhhh..*

Advertisements